Sistem Pembiayaan PPG Prajabatan pada Kementerian Agama

Sistem Pembiayaan PPG Prajabatan pada Kementerian Agama

Read More

Amongguru.com.  Program PPG Prajabatan dirancang secara sistematis dan menerapkan prinsip mutu mulai dari seleksi, proses pembelajaran, dan penilaian, hingga uji kompetensi, diharapkan akan menghasilkan guru-guru masa depan yang profesional yang dapat menghasilkan lulusan yang unggul, kompetitif, dan berkarakter relegius, ikhlas untuk mengabdi serta cinta tanah air.

Standar pembiayaan penyelenggaraan PPG Prajabatan merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan Bidang Studi.

Biaya investasi merupakan bagian dari biaya pendidikan untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada LPTK.

Biaya operasional pendidikan merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, biaya praktik dan biaya operasional tidak langsung.

Standar biaya operasional LPTK ditentukan oleh kementerian agama dengan mempertimbangan hal-hal berikut.

1. Peringkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi.

2. Indeks kemahalan wilayah.

3. Hasil rapat kordinasi LPTK penyelenggar PPG Prajabatan secara nasional.

Standar satuan biaya operasional LPTK menjadi dasar bagi setiap LPTK untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) LPTK tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

Standar biaya operasional LPTK penyelenggara program Studi PPG bagi perguruan tinggi negeri maupun swasta ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan dengan mengikuti kesepakatan rapat kordinasi LPTK penyelenggara PPG Prajabatan secara nasional. Penetapan biaya dilaksanakan pada tahun sebelum pelaksanaan perkuliahan oleh kementeriaan agama.

Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan PPG Prajabatan bertujuan agar setiap kegiatan PPG Prajabatan dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sehingga tujuan Program PPG Prajabatan dapat tercapai.

Sumber Pembiayaan

Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dapat mengupayakan pendanaan Program Studi PPG dari berbagai sumber.

1. Sumber pembiayaan yang diperoleh dari mahasiswa.

Sumber pembiayaan ini diperoleh dari kewajiban pembayaran mahasiswa yang terdiri dari uang pendaftaran mahasiswa baru, Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang besarannya ditentukan berdasarkan rapat koordinasi sebagaimana dijelaskan di atas yang dikuatkan oleh keputusan menteri, dan uang biaya penginapan/asrama yang diatur sesuai dengan aturan tersendiri.

2. Sumber pembiayaan lain di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, antara lain:

a. hibah dari pemerintah dan pihak sponsor lain;

b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian;

c. dana lestari dari alumni dan filantropis;

d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta; dan/atau

e. sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

LPTK wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan yang pelaksanaannya akan diatur dengan Surat Kerja sama/MoU diluar pedoman ini.

Prinsip Pembiayaan

Prinsip yang digunakan dalam pembiayaan Program PPG Prajabatan sebagai berikut.

1. Transparan

Pengelolaan dana harus dilakukan secara transparan, yaitu informasi pengelolaan dana yang material dan revelan disajikan secara memadai kepada pemberi amanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Akuntabel

Pengelolaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilaporkan secara memadai, sesuai dengan peruntukan yang telah disepakati.

3. Efisien, Efektif, dan Ekonomis

Penggunaan dana harus efisien, efektif, ekonomis, ketaatan, dan kepatuhan, untuk menghindari penggunaan dana untuk kegiatan yang tidak bermanfaat dan tidak relevan.

4. Tertib Administrasi dan Pelaporan

LPTK Penyelenggara PPG Prajabatan wajib menyusun pembukuan, menyimpan bukti-bukti transaksi, mempertanggungjawabkan, dan menyampaikan laporannya secara tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Komponen Pembiayaan

Komponen pembiayaan penyelenggaraan PPG Prajabatan meliputi biaya sebagai berikut.

1. Biaya Bantuan Penyelenggara Pendidikan.

2. Biaya Honorarium.

3. Biaya operasional penyelenggaraan pendidikan.

4. Biaya Pengadaan paket Rapat/Pertemuan diluar kantor.

5. Biaya Koordinasi Eksternal.

6. Biaya Belanja Bahan.

7. Biaya Perjalanan Dinas.

8. Biaya Komunikasi,

9. Baiaya UKMPPG

Untuk penjelasan komponen pembiayaan tersebut akan dijelaskan pada mekanisme pengelolaan pembiayaan, dan mengacu pada Peraturan Meneteri Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Masukan (SBM) tahun berjalan.

Mekanisme Pengelolaan Pembiayaan

Mekanisme pengelolaan dana PPG Prajabatan berpedoman pada PMK yang mengatur mengenai SBM pada tahun berjalan. Di bawah ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam tiap-tiap item pembayaran.

1. Biaya Bantuan Penyelenggara Pendidikan

Biaya Bantuan Penyelenggara Pendidikan yang dimaksud adalah Biaya investasi adalah merupakan bagian dari biaya pendidikan untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada LPTK yang besarannya diatur oleh institusi yang menaungi LPTK masing-masing dan penggunaannya diatur oleh aturan yang terkait.

2. Honorarium

a. Honorarium Dosen

Besaran honorarium Dosen pada penyelenggaraan Program PPG Prajabatan ini menggunakan standar honorarium penyelenggaran pendidikan pada lingkup pendidikan tinggi dan masuk kategori honorarium mengajar Diploma, Sarjana dan Profesi dengan satuan sks per kehadiran, besarannya tergantung kepada jabatan fungsional Dosen (Sesuai PMK tentang SBM tahun
berjalan).

Setiap Perguruan Tinggi yang terlibat dalam penyelenggaraan Program PPG Prajabatan ini wajib menetapkan nama Dosen dengan keterangan jabatan fungsional/setara jabatan fungsional bagi perguruan tinggi swasta yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.

Dasar pembayaran honorarium Dosen dapat dibuktikan melalui interaksi yang terdokumentasikan pada aplikasi Learning Management System (LMS) SPACE, atau penggunaan video conference pada tahapan uji komprehensif. Khusus besaran honorarium Dosen pada saat PPL I II, dan III besarannya adalah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) per Mahasiswa per PPL per siklus per angkatan.

b. Honorarium Guru Pamong

Besaran honorarium Guru Pamong saat terlibat dalam PPL I, II, dan III besarannya adalah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) per Mahasiswa per PPL per siklus per angkatan.

Setiap perguruan tinggi wajib menetapkan nama Guru Pamong yang dilengkapi dengan keterangan asal sekolah melalui Surat Keputusan Rektor.

Dasar pembayaran honorarium Guru Pamong dapat dibuktikan melalui dokumentasi pada aplikasi Learning Management System (LMS) SPACE. Besaran honorarium Dosen dan Guru Pamong ini sesuai dengan PMK yang mengatur mengenai SBM pada tahun berjalan.

c. Honorarium Pembimbing Penelitian Tindakan Kelas (PTK)

PTK dibimbing oleh dua orang pembimbing yaitu Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan Guru Pamong, Besaran honorarium Pembimbing PTK besarannya masing-masing adalah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) per Mahasiswa per PPL.

Setiap perguruan tinggi wajib menetapkan nama pembing PTK yang dilengkapi dengan Surat Keputusan Rektor. Dasar pembayaran honorarium pembimbing PTK dapat dibuktikan melalui dokumentasi laporan PTK yang diunggah pada aplikasi Learning Management System (LMS) SPACE.

Besaran honorarium pembing PTK ini sesuai dengan PMK yang mengatur mengenai SMB pada tahun berjalan.

d. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan PPG Prajabatan Rektor menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan PPG Prajabatan pada Perguruan Tinggi masing-masing melalui Surat Keputusan.

Honorarium pelaksana kegiatan Program PPG Prajabatan dibayarkan berdasarkan satuan bulanan (OB), sesuai dengan SK yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Jumlah keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan PPG Prajabatan pada tiap-tiap Perguruan Tinggi maksimal sebesar 10% dari total jumlah peserta.

Komposisi tersebut dapat mengikuti acuan PMK tentang SBM tahun berjalan. orang yang memiliki rangkap jabatan dalam Tim Pelaksana hanya diperbolehkan menerima honor untuk satu jabatan. Besaran honorarium kepanitiaan sesuai dengan PMK tentang SBM pada tahun berjalan.

e. Honorarium Vakasi

Honorarium vakasi adalah honorarium yang terkait dengan pekerjaan dosen yang berhubungan dengan pembuatan soal/tugas yang diberikan pada mahasiswa dan pemeriksaan lembar jawaban/tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa yang diunggah pada LMS SPACE yang besarannya sesuai dengan PMK tentang SBM pada tahun berjalan.

f. Honorarium Penguji Komprehensif

Honorarium penguji komprehensif sudah diatur besarannya sesuai dengan PMK tentang SBM pada tahun berjalan.

g. Honorarium Petugas IT/Admin

Honorarium petugas IT/Admin diatur tersendiri dengan ketentuan Orang Perbulan /OB.

3. Pengadaan paket Rapat/Pertemuan di luar kantor

Pengadaan paket Rapat/Pertemuan diluar kantor dalam pelaksanaan PPG Prajabatan digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi pada setiap tahap PPG Prajabatan, yang terdiri dari:

a. koordinasi persiapan penerimaan peserta,

b. koordinasi pelaksanaan kegiatan,

c. koordinasi persiapan uji kinerja

Selain pengadaan paket yang disebutkan diatas, terdapat pengadaan paket Rapat/Pertemuan diluar kantor yang dilaksanakan di akhir rangkaian kegiatan PPG Prajabatan, adapun jenis kegiatanya adalah:

a. koordinasi evaluasi pelaksanaan PPG,

b. koordinasi pelaporan pelaksanaan.

Adapun pembiayaan yang dapat dialokasikan dalam kegiatan Pengadaan paket Rapat/Pertemuan diluar kantor adalah komponen belanja bahan yang sesuai dengan kebutuhan dan komponen belanja perjalanan.

Komponen belanja perjalan dalam biaya paket Rapat/Pertemuan diluar kantor harus sesuai dengan PMK yang mengatur mengenai SBM pada tahun berjalan dimana dalam pelaksanaanya perlu melibatkan peserta dari kementerian negara/lembaga lainnya yang terkait pelaksanaan tugas dan fungsi/ masyarakat.

Kegiatan Pengadaan paket Rapat/Pertemuan diluar kantor akan melibatkan pihak ke II sebagai penyedia barang dan jasa yang akan digunakan LPTK Penyelenggara PPG Prajabatan dengan demikian proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa paket Rapat/Pertemuan diluar kantor harus sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Persiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

4. Biaya Koordinasi Eksternal

Biaya koordinasi eksternal digunakan oleh penyelenggara PPG Prajabatan untuk melakukan koordinasi eksternal kegiatan pertemuan tatap muka dengan pihak Kemendikbud/Kemenag/Sekolah Mitra.

Adapun biaya yang dialokasikan untuk koordinasi eksternal ini adalah biaya transportasi, uang harian, dan biaya penginapan yang sesuai dengan PMK yang mengatur mengenai SBM pada tahun berjalan.

5. Biaya Belanja Bahan

Biaya Belanja Bahan PPG Prajabatan ini antara lain adalah:

a. pengadaan ATK/barang habis pakai;

b. pengadaan blangko sertifikat;

c. biaya pengiriman sertifikat kepada peserta PPG Prajabatan;

d. barang habis pakai lain yang menunjang kegiatan.

6. Biaya Perjalanan Dinas

Biaya perjadin diatur sesuai dengan PMK yang mengatur mengenai SBM pada tahun berjalan.

7. Biaya Komunikasi

Biaya komunikasi diberikan kepada Dosen, Guru Pamong, admin institusi, admin IT, dan admin LMS, dengan besaran Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan.

Biaya Pengadaan (Berlangganan) Aplikasi Video Conference Dapat dianggarkan pengadaan aplikasi video conference untuk menunjang kegiatan.

8. Biaya UKMPPG

Biaya UKMPPG diatur sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh PANAS PPG Kemanag/Kemendikbud.

Penggunaan dana

Penggunaan dana untuk pelaksanaan PPG Prajabatan harus memperhatikan RAB yang disepakati dan petunjuk teknis pelaksanaan PPG Prajabatan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembayaran adalah sebagai berikut.

1. Duplikasi pembayaran.

2. Di luar item pembayaran yang disepakati dalam RAB dan petunjuk teknis pelaksanaan PPG Prajabatan.

3. Di luar periode kegiatan yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama oleh para pihak.

Aspek perpajakan terhadap komponen yang dibayarkan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Source : Juknis PPG Prajabatan pada Kementerian Agama Tahun 2023

Demikian sistem pembiayaan PPG Prajabatan pada Kementerian Agama, Semoga bermanfaat.

Adblock test (Why?)

Related posts