PMA Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan

PMA Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan

Read More

Amongguru.com. Menteri Agama RI telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama PMA Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah.

Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah diterbitkan dengan pertimbangan bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah dipandang tidak sesuai dengan perkembangan dan dinamika perguruan tinggi, oleh karenanya perlu dicabut dan diganti dengan peraturan baru.

Ketentuan Umum

1. Perguruan Tinggi Keagamaan yang diselenggarakan oleh pemerintah selanjutnya disebut Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) adalah perguruan tinggi keagamaan di bawah pembinaan Kementerian Agama.

2. Pemimpin perguruan tinggi adalah Rektor pada Universitas dan Institut, Ketua pada sekolah tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama.

3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

4. Bakal Calon Rektor/Ketua adalah Dosen yang memenuhi syarat untuk mengikuti proses penjaringan calon Rektor/Ketua.

5. Calon Rektor/Ketua adalah Dosen yang sudah melalui proses penjaringan bakal calon Rektor/Ketua.

6. Panitia adalah panitia teknis yang bertugas melakukan penjaringan bakal calon Rektor/Ketua.

7. Komisi Seleksi adalah badan yang terdiri dari kumpulan orang atau ahli untuk melakukan seleksi calon Rektor/Ketua.

8. Senat adalah organ Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi bidang akademik.

9. Kementerian adalah Kementerian Agama Republik Indonesia.

10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.

11. Menteri adalah Menteri Agama.

Pengangkatan Rektor/Ketua

Pengangkatan Rektor/Ketua dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan pimpinan pada PTKN. Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud  terjadi karena:

a. pendirian PTKN baru;

b. penegerian perguruan tinggi keagamaan;

c. perubahan bentuk PTKN;

d. masa jabatan Rektor/Ketua berakhir; dan

e. Rektor/Ketua berhalangan tetap.

Persyaratan Bakal Calon Rektor/Ketua

1. Umum

a. berstatus Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai Dosen;

b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor/Ketua yang sedang menjabat;

d. memiliki pengalaman manajerial pada perguruan tinggi paling rendah sebagai Ketua Jurusan atau sebutan lain paling singkat 2 (dua) tahun;

e. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;

f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;

h. mencalonkan diri menjadi Rektor/Ketua secara tertulis;

i. menyerahkan pernyataan tertulis meliputi:

1) visi dan misi kepemimpinan; dan

2) program peningkatan mutu perguruan tinggi.

2. Khusus

a. lulusan program Doktor (S3); dan

b. memiliki jabatan fungsional Profesor bagi calon Rektor Universitas dan paling rendah Lektor Kepala bagi calon Rektor Institut dan Ketua Sekolah Tinggi.

Tahapan Pengangkatan Rektor/Ketua

Pengangkatan Rektor/Ketua dilakukan melalui tahapan:

1. penjaringan bakal calon;

2. pemberian pertimbangan;

3. penyeleksian; dan

4. penetapan dan pengangkatan.

a. Tahap penjaringan bakal calon Rektor/Ketua sebagaimana dimaksud sebagai berikut.

1)  penjaringan bakal calon Rektor/Ketua dilakukan oleh Panitia yang dibentuk oleh Rektor/Ketua;

2) Panitia sebagaimana dimaksud bertugas untuk menjaring bakal calon Rektor/Ketua yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud.

3) Penjaringan bakal calon Rektor/Ketua bersifat terbuka bagi yang memenuhi persyaratan.

4) Penjaringan bakal calon Rektor/Ketua dilakukan 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor/Ketua.

5) Hasil penjaringan calon Rektor/Ketua yang dilakukan oleh Panitia disampaikan kepada Senat untuk mendapatkan pertimbangan.

Tahap pemberian pertimbangan calon Rektor/Ketua sebagaimana dimaksud sebagai berikut.

a. Pemberian pertimbangan calon Rektor/Ketua dilakukan melalui rapat Senat yang diselenggarakan secara tertutup.

b. Rapat Senat sebagaimana dimaksud memberi pertimbangan secara kualitatif terhadap calon Rektor/Ketua yang memenuhi syarat.

c. Pertimbangan kualitatif meliputi aspek moralitas, kepemimpinan,manajerial, kompetensi akademik, dan jaringan kerja sama.

d. Instrumen pertimbangan kualitatif sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Direktur
Jenderal.

e. Pemberian pertimbangan calon Rektor/Ketua dianggap sah apabila rapat dihadiri oleh paling
sedikit dua pertiga (2/3) dari seluruh anggota Senat.

3. Hasil pemberian pertimbangan calon Rektor/Ketua sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Menteri melalui Rektor/Ketua.

Masa Jabatan Rektor/Ketua

Masa jabatan Rektor/Ketua 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Dalam hal Rektor/Ketua berhalangan tidak tetap, Rektor/Ketua menunjuk salah satu Wakil Rektor/Ketua untuk bertindak sebagai pelaksana harian (Plh).

Dalam hal Rektor/Ketua berhalangan tetap, Menteri menetapkan Pejabat pengganti sementara (Pgs) sebelum diangkat Rektor/Ketua definitif.

Jika masa jabatan Rektor/Ketua yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud kurang dari 1 (satu) tahun, Menteri mengangkat Pejabat pengganti sementara (Pgs) sampai berakhirnya masa jabatan Rektor/Ketua.

Jika masa jabatan Rektor/Ketua yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud lebih dari 1 (satu) tahun, Menteri mengangkat Rektor/Ketua melalui proses sebagaimana dimaksud.

Masa jabatan Rektor/Ketua sebagaimana dimaksud menjalankan tugasnya dan dihitung 1 (satu) kali masa jabatan.

Rektor/Ketua diberhentikan dari jabatan karena:

a. telah berakhir masa jabatannya;

b. pengunduran diri atas permintaan sendiri;

c. diangkat dalam jabatan lain;

d. melakukan tindakan tercela;

e. sakit jasmani atau rohani terus menerus;

f. dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. menjadi terdakwa dan/atau terpidana yang diancam pidana penjara;

h. cuti di luar tanggungan negara; atau

i. meninggal dunia.

Apabila masa jabatan Rektor/Ketua berakhir dan Rektor/Ketua yang baru belum dilantik, Menteri menetapkan perpanjangan masa jabatan Rektor/Ketua atau mengangkat pejabat lain sebagai Pejabat pengganti sementara (Pgs) sampai dengan dilantiknya Rektor/ Ketua baru.

Menteri untuk pertama kali dapat mengangkat dan menetapkan Rektor/Ketua pada PTKN baru dan penegerian PTK tanpa harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud.

Dalam hal perubahan bentuk PTKN dari Sekolah Tinggi Agama Negeri menjadi Institut Agama Negeri, Menteri mengangkat Ketua menjadi Rektor Institut Agama Negeri.

Dalam hal perubahan bentuk PTKN dari Institut Agama Negeri menjadi Universitas Agama Negeri, Menteri mengangkat Rektor Institut Agama Negeri menjadi Rektor Universitas Agama Negeri.

Rektor menjalankan tugasnya dan dihitung 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam hal perubahan bentuk PTKN, Rektor/Ketua yang telah melebihi usia 60 (enam puluh) tahun, Menteri mengukuhkan Rektor untuk menjalankan tugasnya sampai dengan berakhir masa jabatan sebelum terjadi perubahan bentuk PTKN.

Dalam hal Rektor belum dilantik sebagai akibat dari perubahan bentuk PTKN, Menteri menetapkan Rektor/Ketua sebagai Pelaksana tugas (Plt) sampai dilantiknya Rektor definitif.

Baca : Pedoman Upacara Hari Guru Nasional HGN Tahun 2022

Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Wakil Rektor, Wakil Ketua,Wakil Direktur, Dekan, dan Wakil Dekan atau sebutan lain diatur dalam statuta masing-masing Perguruan Tinggi.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 818) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri Agama PMA Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah selengkapnya dapat dibaca dan di unduh pada tautan berikut ini.

Unduh

Demikian Peraturan Menteri Agama PMA Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah. Semoga bermanfaat.

Adblock test (Why?)

Related posts