PermenPANRB Nomor 55 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan

PermenPANRB Nomor 55 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan

Read More

Amongguru.com. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) telah menerbitkan PermenPANRB Nomor 55 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan.

PermenPANRB Nomor 55 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan diterbitkan dengan mempertimbangkan :

a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang di bidang perpustakaan serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Pustakawan;

b. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan Peraturan Perundang-Undangan sehingga perlu diganti.

Ketentuan Umum

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah.

2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS, dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

5. Jabatan Fungsional Pustakawan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi pemustaka.

6. Pejabat Fungsional Pustakawan yang selanjutnya disebut Pustakawan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi pemustaka.

7. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.

8. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Pustakawan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.

9. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Pustakawan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.

10. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat dan/atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Pustakawan.

11. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Pustakawan.

12. Standar Kompetensi Pustakawan yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang PNS dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Pustakawan.

13. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dari Pustakawan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.

14. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Pustakawan sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Pustakawan.

15. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Pustakawan sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja.

16. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Pustakawan baik perorangan atau kelompok.

17. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pustakawan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan.

18. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.

19. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretarian lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.

20. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

21. Menteri adalah menteri yang menyeleggarakan urusan pemerintah di bidang aparatur negara.

BAB II

KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 2

(1) Pustakawan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang perpustakaan pada Instansi Pemerintah.

(2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pustakawan.

(3) Kedudukan Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Jabatan Fungsional Pustakawan merupakan jabatan karier PNS.

Bagian Kedua

Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan Fungsional Pustakawan termasuk dalam klasifikasi/rumpun arsiparis, pustakawan, dan yang berkaitan.

BAB III

KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN

Pasal 5

(1) Jabatan Fungsional Pustakawan merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.

(2) Jenjang Jabatan Fungsional Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Pustakawan Ahli Pertama;

b. Pustakawan Ahli Muda;

c. Pustakawan Ahli Madya; dan

d. Pustakawan Ahli Utama.

(3) Jenjang pangkat untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUBUNSUR KEGIATAN, URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu

Tugas Jabatan

Pasal 6

Tugas Jabatan Fungsional Pustakawan yaitu melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

Bagian Kedua

Unsur dan Subunsur Kegiatan

Pasal 7

(1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pustakawan yang dapat dinilai Angka Kreditnya terdiri atas:

a. pengelolaan; dan

b. pelayanan perpustakaan.

(2) Subunsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. pengelolaan, meliputi:

1. pengembangan koleksi perpustakaan;

2. pengorganisasian bahan perpustakaan dan pengetahuan; dan

3. pengembangan sistem kepustakawanan; dan

b. pelayanan perpustakaan, meliputi;

1. pelayanan informasi dan referensi;
2. promosi perpustakaan; dan

3. pengembangan literasi informasi.

Bagian Ketiga

Uraian Kegiatan Sesuai dengan Jenjang Jabatan

Pasal 8

(1) Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Pustakawan sesuai dengan jenjang jabatannya, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut.

a. Pustakawan Ahli Pertama, meliputi:

1. melakukan penyiangan koleksi perpustakaan;

2. menilai kondisi fisik dan informasi koleksi perpustakaan;

3. melakukan pelestarian fisik koleksi perpustakaan audio visual;

4. melakukan pengatalogan deskriptif kompleks dan subjek bahan perpustakaan;

5. menyusun literatur sekunder;

6. mengelola data dalam pangkalan data kepustakawanan;

7. melaksanakan penyuluhan tentang pemanfaatan perpustakaan;

8. memberikan layanan orientasi perpustakaan;

9. melakukan layanan kepada pemustaka dengan karakteristik tertentu;

10. melakukan silang layan perpustakaan (inter library loan);

11. memberikan layanan konsultasi riset kepada pemustaka kategori pre researcher bagi pelajar sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;

12. menyusun paket informasi terseleksi;

13. mengelola konten website dan media sosial kepustakawanan;

14. melakukan publisitas melalui media cetak dan/atau elektronik;

15. menyiapkan konten pameran di bidang perpustakaan; dan

16. melakukan program literasi informasi tingkat I;

b. Pustakawan Ahli Muda, meliputi;

1. melakukan analisis kebutuhan informasi pemustaka;

2. melakukan seleksi bahan perpustakaan;

3. menganalisis kebutuhan pelestarian;

4. melakukan pelestarian fisik naskah kuno (manuskrip);

5. melakukan pelestarian informasi bahan perpustakaan ke dalam bentuk terekam;

6. membuat tajuk kendali nama;

7. membuat abstrak informatif koleksi perpustakaan;

8. mengendalikan mutu data kepustakawanan;

9. mengorganisasikan data set dalam repositori data;

10. melakukan pengkajian kepustakawanan bersifat monodisiplin;

11. melaksanakan penyuluhan tentang pengembangan kepustakawanan;

12. melakukan pemantauan penyelenggaraan perpustakaan;

13. memberikan layanan referensi;

14. melakukan layanan manuskrip dan koleksi langka;

15. memberikan layanan konsultasi riset kepada pemustaka kategori junior researcher bagi mahasiswa strata satu;

16. melakukan pemetaan kebutuhan pemustaka terhadap layanan perpustakaan;

17. membuat produk pengetahuan dalam format multimedia;

18. membuat sinopsis koleksi perpustakaan; dan

19. melakukan program literasi informasi tingkat II;

c. Pustakawan Ahli Madya, meliputi:

1. mengevaluasi koleksi perpustakaan;

2. melakukan autentikasi manuskrip (naskah kuno) bahan perpustakaan;

3. memberikan pertimbangan terhadap lisensi dan hak guna koleksi digital pada pengembangan koleksi perpustakaan;

4. melakukan pengendalian mutu hasil pelestarian;

5. melakukan pengendalian mutu pengatalogan bahan perpustakaan;

6. membuat tajuk kendali subjek;

7. membuat panduan pustaka (pathfinder);

8. melakukan pengkajian kepustakawanan bersifat multidisplin;

9. memberi konsultasi kepustakawanan yang bersifat konsep;

10. melakukan penilaian kesesuaian terhadap penerapan standar di bidang perpustakaan;

11. menyusun rancangan standar di bidang perpustakaan;

12. melakukan pembinaan teknis perpustakaan;

13. mengadvokasi kebijakan di bidang perpustakaan di dalam institusi;

14. menyusun rencana penyelenggaraan perpustakaan; dan

15. melakukan evaluasi penyelenggaraan perpustakaan;

16. mengelola layanan kepada pemustaka;

17. memberikan layanan konsultasi riset kepada pemustaka kelompok mid-level researcher bagi mahasiswa strata dua;

18. mengevaluasi kepuasan terhadap layanan perpustakaan;

19. melakukan instruksi bibliografi;

20. membuat resensi bahan perpustakaan yang dipublikasikan;

21. merancang desain pameran di bidang perpustakaan; dan

22. melakukan program literasi informasi tingkat III.

d. Pustakawan Ahli Utama, meliputi:

1. menyusun kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan;

2. menyusun rencana penanggulangan bencana (disaster management plan) untuk perpustakaan;

3. mengembangkan standar pengorganisasian bahan perpustakaan;

4. melakukan pengkajian kepustakawanan bersifat interdisiplin;

5. membuat prototipe atau model perpustakaan;

6. membimbing Pustakawan dalam kajian kepustakawanan;

7. menganalisis karya sistem kepustakawanan;

8. memvalidasi rancangan standar di bidang perpustakaan;

9. mengadvokasi kebijakan di bidang perpustakaan lintas institusi atau pembuat kebijakan;

10. menyusun rencana strategis di bidang perpustakaan;

11. mengukur kinerja perpustakaan sesuai dengan standar;

12. membangun jejaring/kerja sama perpustakaan;

13. memberikan layanan konsultasi riset kepada kelompok pemustaka kategori senior researcher bagi mahasiswa strata tiga;

14. memberikan layanan informasi tren riset, ilmu pengetahuan, dan teknologi sesuai dengan kebutuhan pemustaka;

15. menyusun reviuw terhadap literatur bidang/subjek tertentu;

16. membuat informasi teknis topik tertentu;

17. melakukan riset kolaboratif sesuai bidang tugas; dan

18. melakukan program literasi informasi tingkat IV.

(2) Pustakawan yang melaksanakan kegiatan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit sebagaimanan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian uraian kegiatan masing-masing jejang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan.

Bagian Keempat

Hasil Kerja

Pasal 9

Hasil Kerja tugas Jabatan Fungsional Pustakawan sesuai dengan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), meliputi:

a. Pustakawan Ahli Pertama, meliputi:

1. laporan penyiangan koleksi perpustakaan;

2. laporan hasil penilaian kondisi fisik dan informasi koleksi perpustakaan;

3. laporan hasil pelestarian fisik koleksi perpustakaan audio visual;

4. katalog deskriptif kompleks dan subjek bahan perpustakaan;

5. naskah literatur sekunder;

6. data dalam pangkalan data kepustakawanan;

7. laporan penyelenggaraan penyuluhan tentang pemanfaatan perpustakaan;

8. laporan layanan orientasi perpustakaan;

9. laporan layanan kepada pemustaka dengan karakteristik tertentu;

10. laporan silang layan perpustakaan (inter library loan);

11. laporan layanan konsultasi riset kepada pemustaka kelompok pre researcher bagi pelajar sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;

12. dokumen paket informasi terseleksi;

13. laporan mengelola konten website dan media sosial kepustakawanan;

14. naskah berita publisitas melalui media cetak dan/atau elektronik;

15. laporan penyiapan konten pameran di bidang perpustakaan; dan

16. laporan pelaksanaan program literasi informasi tingkat I;

b. Pustakawan Ahli Muda, meliputi;

1. laporan analisis kebutuhan informasi pemustaka;

2. daftar hasil seleksi bahan perpustakaan;

3. laporan analisis kebutuhan pelestarian;

4. laporan hasil pelestarian fisik naskah kuno (manuskrip);

5. laporan hasil pelestarian informasi bahan perpustakaan ke dalam bentuk terekam;

6. naskah tajuk kendali nama;

7. naskah abstrak informatif koleksi perpustakaan;

8. laporan pengendalian mutu data kepustakawanan;

9. laporan data set dalam repositori data;

10. naskah laporan pengkajian kepustakawanan bersifat monodisiplin;

11. laporan penyelenggaraan penyuluhan tentang pengembangan kepustakawanan;

12. laporan pemantauan penyelenggaraan perpustakaan;

13. laporan layanan referensi;

14. laporan layanan manuskrip dan koleksi langka;

15. laporan layanan konsultasi riset kepada pemustaka kelompok junior researcher bagi mahasiswa strata satu;

16. naskah pemetaan kebutuhan pemustaka terhadap layanan perpustakaan;

17. file produk pengetahuan dalam format multimedia;

18. naskah sinopsis koleksi perpustakaan; dan

19. laporan pelaksanaan program literasi informasi tingkat II;

c. Pustakawan Ahli Madya, meliputi:

1. laporan evaluasi koleksi perpustakaan;

2. laporan autentikasi manuskrip (naskah kuno) bahan perpustakaan;

3. dokumen pertimbangan terhadap lisensi dan hak guna koleksi digital pada pengembangan koleksi perpustakaan;

4. naskah pengendalian mutu hasil pelestarian;

5. naskah pengendalian mutu pengatalogan bahan perpustakaan;

6. naskah tajuk kendali subjek;

7. dokumen panduan pustaka (pathfinder);

8. naskah laporan pengkajian kepustakawanan bersifat multidisplin;

9. naskah hasil konsultasi kepustakawanan yang bersifat konsep;

10. laporan hasil penilaian kesesuaian terhadap penerapan standar di bidang perpustakaan;

11. naskah rancangan standar di bidang perpustakaan;

12. laporan pelaksanaan pembinaan teknis perpustakaan;

13. laporan pelaksanaan advokasi kebijakan di bidang perpustakaan di dalam institusi;

14. naskah rencana penyelenggaraan perpustakaan;

15. laporan evaluasi penyelenggaraan perpustakaan;

16. laporan pengelolaan layanan kepada pemustaka;

17. laporan layanan konsultasi riset kepada pemustaka kelompok mid-level researcher bagi mahasiswa strata dua;

18. laporan evaluasi kepuasan terhadap layanan perpustakaan;

19. laporan pelaksanaan instruksi bibliografi;

20. naskah resensi bahan perpustakaan yang dipublikasikan;

21. dokumen desain pameran di bidang perpustakaan; dan

22. laporan pelaksanaan program literasi informasi tingkat III; dan

d. Pustakawan Ahli Utama, meliputi:

1. naskah kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan;

2. naskah rencana penanggulangan bencana (disaster management plan) untuk perpustakaan;

3. dokumen standar pengorganisasian bahan perpustakaan;

4. naskah pengkajian kepustakawanan bersifat interdisiplin;

5. prototipe atau model perpustakaan;

6. laporan hasil pembimbingan Pustakawan dalam kajian kepustakawanan;

7. naskah analisis karya sistem kepustakawanan;

8. naskah rancangan standar di bidang perpustakaan yang telah divalidasi;

9. laporan advokasi kebijakan di bidang perpustakaan lintas institusi atau pembuat kebijakan;

10. naskah rencana strategis di bidang perpustakaan;

11. laporan hasil pengukuran kinerja perpustakaan sesuai dengan standar;

12. laporan jejaring/kerja sama perpustakaan;

13. laporan layanan konsultasi riset kepada pemustaka kelompok senior researcher bagi mahasiswa strata tiga;

14. naskah tren riset, ilmu pengetahuan, dan teknologi sesuai dengan kebutuhan pemustaka;

15. naskah hasil reviu terhadap literatur bidang/subjek tertentu;

16. dokumen informasi teknis topik tertentu;

17. laporan riset kolaboratif sesuai bidang tugas; dan

18. laporan pelaksanaan program literasi informasi tingkat IV.

Pasal 10

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Pustakawan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pustakawan yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 11

(1) Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut.

a. Pustakawan yang melaksanakan tugas jabatan yang berada 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan

b. Pustakawan yang melaksanakan tugas jabatan yang berada 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan.

(2) Angka Kredit sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

……

Baca : PermenPANRB Nomor 55 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan

Salinan PermenPANRB Nomor 55 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan selengkapnya dapat dibaca dan di unduh pada tautan berikut ini.

Unduh

Demikian PermenPANRB Nomor 55 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan. Semoga bermanfaat.

Adblock test (Why?)

Related posts