PermenPANRB Nomor 21 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual

PermenPANRB Nomor 21 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual

Read More

Amongguru.com. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) telah menetapkan PermenPANRB Nomor 21 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual.

PermenPANRB Nomor 21 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual diterbitkan dengan mempertimbangkan bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan analisis dan evaluasi di bidang kekayaan intelektual, perlu menetapkan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual.

Ketentuan Umum

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS, dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

5. Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan Analisis dan Evaluasi di Bidang Kekayaan Intelektual.

6. Pejabat Fungsional Analis Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut Analis Kekayaan Intelektual adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan Analisis dan Evaluasi di Bidang Kekayaan Intelektual.

7. Analisis dan Evaluasi di Bidang Kekayaan Intelektual adalah kegiatan yang dilakukan Analis Kekayaan Intelektual yang meliputi perencanaan layanan kekayaan intelektual, pengelolaan permohonan layanan kekayaan intelektual, pemberdayaan kekayaan intelektual, penyelesaian sengketa kekayaan intelektual, evaluasi dan pemantauan layanan kekayaan intelektual, dan rekomendasi tindak lanjut layanan kekayaan intelektual.

8. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.

9. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Analis Kekayaan Intelektual dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.

10. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Analis Kekayaan Intelektual sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.

11. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat dan/atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual.

12. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan Hasil Kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja pejabat fungsional dalam bentuk Angka Kredit Analis Kekayaan Intelektual.

13. Standar Kompetensi Analis Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang PNS dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual.

14. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dari Analis Kekayaan Intelektual dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.

15. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Analis Kekayaan Intelektual sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual.

16. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Analis Kekayaan Intelektual sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja.

17. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Analis Kekayaan Intelektual baik perorangan atau kelompok di bidang Analisis dan Evaluasi di Bidang Kekayaan Intelektual.

18. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut dengan Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Kedudukan dan Tanggung Jawab

Analis Kekayaan Intelektual berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional yang melaksanakan Analisis dan Evaluasi di Bidang Kekayaan Intelektual pada Instansi Pembina.

Analis Kekayaan Intelektual berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual.

Kedudukan Analis Kekayaan Intelektual ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual merupakan jabatan karier PNS.

Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual termasuk dalam rumpun hak cipta, paten, dan merek.

Kategori dan Jenjang Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian. Jenjang Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud terdiri atas:

a. Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama;

b. Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda;

c. Analis Kekayaan Intelektual Ahli Madya; dan

d. Analis Kekayaan Intelektual Ahli Utama.

Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual  sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Tugas Jabatan

Tugas Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual, yaitu melaksanakan Analisis dan Evaluasi di Bidang Kekayaan Intelektual.

Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan

Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual yang dapat dinilai Angka Kreditnya terdiri atas:

a. perencanaan layanan kekayaan intelektual;

b. pengelolaan permohonan layanan kekayaan intelektual;

c. pemberdayaan kekayaan intelektual;

d. penyelesaian sengketa kekayaan intelektual;

e. evaluasi dan pemantauan layanan kekayaan intelektual; dan

f. rekomendasi tindak lanjut layanan kekayaan intelektual.

Sub-unsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud terdiri atas:

a. perencanaan layanan kekayaan intelektual meliputi:

  • penyusunan rencana kerja layanan kekayaan intelektual; dan
  • evaluasi rencana kerja layanan kekayaan intelektual;

b. pengelolaan permohonan layanan kekayaan intelektual meliputi:

  • layanan permohonan kekayaan intelektual; dan
  • layanan pasca permohonan kekayaan intelektual;

c. pemberdayaan kekayaan intelektual meliputi:

  • persiapan diseminasi kekayaan intelektual;
  • pelaksanaan diseminasi kekayaan intelektual; dan
  • inventarisasi kekayaan intelektual komunal;

d. penyelesaian sengketa kekayaan intelektual meliputi:

  • inventarisasi data laporan aduan terkait pelanggaran kekayaan intelektual;
  • inventarisasi dokumen dan analisa terhadap pelaksanaan mediasi dalam rangka penyelesaian
    sengketa alternatif;
  • edukasi pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual; dan
  • pelaksanaan kegiatan pemetaan wilayah potensi pelanggaran kekayaan intelektual;

5. evaluasi dan pemantauan layanan kekayaan intelektual meliputi:

  • evaluasi dan pemantauan layanan permohonan kekayaan intelektual;
  • evaluasi dan pemantauan pemberdayaan kekayaan intelektual; dan
  • evaluasi dan pemantauan penyelesaian sengketa kekayaan intelektual;

6. rekomendasi tindak lanjut layanan kekayaan intelektual meliputi:

  • pengembangan rencana strategis kekayaan intelektual;
  • pengembangan standar layanan kekayaan intelektual; dan
  • pengembangan kualitas kinerja layanan kekayaan intelektual.

Salinan PermenPANRB Nomor 21 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual selengkapnya dapat dibaca dan di unduh pada tautan berikut ini.

Unduh

Demikian PermenPANRB Nomor 21 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual. Semoga bermanfaat.

Adblock test (Why?)

Related posts