Juknis Tata Cara Verifikasi Penambahan Nilai Seleksi PPPK Kesehatan 2022

Juknis Tata Cara Verifikasi Penambahan Nilai Seleksi PPPK Kesehatan 2022

Read More

Amongguru.com. Petunjuk Teknis (Juknis) Tata Cara Verifikasi Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis PPPK untuk Jabatan Fungsional Kesehatan pada Instansi Pusat dan Daerah Tahun 2022 telah diterbitkan oleh Dirjen Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Petunjuk Teknis (Juknis) Tata Cara Verifikasi Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis PPPK untuk Jabatan Fungsional Kesehatan pada Instansi Pusat dan Daerah Tahun 2022 diterbitkan untuk melaksanakan DIKTUM Ketujuh Belas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 968 Tahun 2022 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Kesehatan.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran NegaraNomor 5587) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679)

3. Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5607).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6391).

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 656).

7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 968 Tahun 2022 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2022.

Tujuan

Peraturan Direktur Jenderal ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Panselnas, Pansel Instansi Pusat, dan Panselda dalam melaksanakan verifikasi penambahan nilai seleksi kompetensi teknis PPPK JF Kesehatan pada Instansi Pusat dan Daerah Tahun 2022.

Baca : Materi Sosialisasi Persiapan Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan 2022

Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Peraturan Direktur Jenderal ini meliputi:

a. Penambahan Nilai Kompetensi Teknis PPPK JF Kesehatan; dan

b. Tata Cara Verifikasi dan Validasi Penambahan Nilai Kompetensi Teknis PPPK JF Kesehatan.

Persyaratan Pelamar PPPK JF Kesehatan

1. Pelamar PPPK JF Kesehatan Tahun Anggaran 2022, yang dapat melamar dan diberikan Penambahan Nilai Kompetensi Teknis adalah:

a. Eks Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) pada Badan Kepegawaian Negara; atau

b. Tenaga Kesehatan Non Aparatur Sipil Negara yang terdaftar di SISDMK Kementerian Kesehatan paling lambat tanggal 1 April 2022

2. Pelamar PPPK JF Kesehatan sebagaimana dimaksud, merupakan Pelamar yang sudah melalui tahap verifikasi validasi dan dinyatakan valid oleh Kementerian Kesehatan.

Persyaratan

Persyaratan bagi Pelamar PPPK JF Kesehatan, terdiri atas Persyaratan Umum dan Persyaratan Khusus.

Persyaratan umum bagi Pelamar PPPK JF Kesehatan  mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan yang dikeluarkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud, Pelamar PPPK JF Kesehatan, harus memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan formasi jabatan fungsional yang dilamar.

Pelamar PPPK JF Kesehatan harus memiliki STR sebagai Persyaratan Khusus. Selain Persyaratan sebagaimana dimaksud, Pelamar PPPK JF Kesehatan harus memiliki masa
kerja sesuai dengan formasi jabatan fungsional yang dilamar, dengan masa kerja paling singkat yaitu:

a. 2 (dua) tahun untuk jenjang terampil dan ahli pertama;

b. 3 (tiga) tahun untuk jenjang ahli muda; atau

c. 5 (lima) tahun untuk jenjang ahli madya.

Persyaratan STR, dikecualikan bagi Pelamar PPPK pada formasi jabatan fungsional administrator kesehatan, dan jabatan fungsional entomolog kesehatan.

Selain Persyaratan sebagaimana dimaksud, Pelamar PPPK JF Kesehatan harus memiliki masa kerja sesuai dengan formasi jabatan fungsional yang dilamar, dengan masa kerja paling singkat yaitu:

a. 3 (tiga) tahun untuk jenjang terampil dan ahli pertama; atau

b. 5 (lima) tahun untuk jenjang ahli muda dan ahli madya.

Pelamar PPPK JF Kesehatan wajib mengunggah dokumen Persyaratan melalui laman SSCASN. Ketentuan pengunggahan dokumen tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Verifikasi dan Validasi Penambahan Nilai Kompetensi Teknis PPPK JF Kesehatan

Tahapan seleksi pelamar PPPK JF Kesehatan terdiri atas:

1. seleksi administrasi;

2. seleksi kompetensi; dan.

3. seleksi wawancara.

Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara verifikasi dan validasi terhadap pelamar PPPK JF Kesehatan yang sesuai dengan kriteria.

Verifikasi dan validasi dilaksanakan oleh Panitia seleksi yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang dikeluarkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi.

Verifikasi dan validasi terhadap pelamar PPPK JF melalui seleksi Administrasi dilakukan terhadap persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Pelaksanaan seleksi administrasi terhadap persyaratan umum dilakukan
oleh Panselnas. Pelaksanaan seleksi administrasi terhadap persyaratan khusus  dilakukan oleh Pansel Instansi Pusat atau Panselda.

Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud memuat:

a. Kompetensi Teknis;

b. Kompetensi Manajerial; dan

c. Kompetensi Sosial Kultural

Verifikasi dan validasi terhadap pelamar PPPK JF melalui seleksi kompetensi diselenggarakan oleh:

a. Pansel Instansi Pusat untuk pelamar PPPK JF Kesehatan yang melamar pada fasilitas kesehatan milik Instansi Pusat; dan

b. Panselda untuk pelamar PPPK JF Kesehatan yang melamar pada fasilitas kesehatan milik Instansi Daerah.

Seleksi kompetensi dan seleksi wawancara sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) milik Badan Kepegawaian Negara.

Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Pelamar PPPK JF Kesehatan

Penambahan nilai kompetensi teknis diberikan bagi bagi pelamar PPPK JF Kesehatan yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud.

Kriteria dan persentase penambahan nilai kompetensi teknis bagi pelamar PPPK JF Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai kompetensi teknis paling tinggi yaitu sebesar 158 (seratus lima puluh delapan), bagi pelamar PPPK JF Kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil sesuai registrasi Semester I dan Semester II Tahun 2021;

2. 25% (dua puluh lima persen) dari nilai kompetensi teknis paling tinggi yaitu sebesar 113 (seratus tiga belas), bagi pelamar PPPK JF Kesehatan yang:

a. berusia 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat mendaftar;

b. berstatus sebagai nakes Non ASN;

c. memiliki masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus menerus; dan

d. melamar pada fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini.

3. 15% (lima belas persen) dari nilai kompetensi teknis paling tinggi yaitu sebesar 68 (enam puluh delapan), bagi pelamar PPPK JF Kesehatan yang:

a. berstatus sebagai nakes Non ASN; dan

b. melamar pada fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini.

4. 10% (sepuluh persen) dari nilai kompetensi teknis paling tinggi yaitu sebesar 45 (empat puluh lima), bagi penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasannya sesuai dengan jabatan yang dilamar; dan

5. 5% (lima persen) dari nilai kompetensi teknis paling tinggi yaitu sebesar 23 (dua puluh tiga), bagi pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian berupa salah satu pelayanan kesehatan masyarakat melalui penugasan dari Kementerian Kesehatan sebagai berikut.

a. Penugasan Khusus di DTPK (Pensus DTPK).

b. Pegawai Tidak Tetap (PTT Pusat).

c. Nusantara Sehat Individu (NSI).

d. Nusantara Sehat berbasis Tim (NST).

e. Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS)/Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS).

Tata cara verifikasi dan validasi penambahan nilai kompetensi teknis PPPK JF Kesehatan tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Petunjuk Teknis (Juknis) Tata Cara Verifikasi Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis PPPK untuk Jabatan Fungsional Kesehatan pada Instansi Pusat dan Daerah Tahun 2022 selengkapnya dapat dibaca dan di unduh pada tautan berikut ini.

Unduh

Demikian Juknis Tata Cara Verifikasi Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis PPPK untuk Jabatan Fungsional Kesehatan pada Instansi Pusat dan Daerah Tahun 2022. Semoga bermanfaat.

Adblock test (Why?)

Related posts